RAMALLAH - Ratusan orang Palestina, Jumat, berdemonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, guna menentang pembangunan tembok pemisah dan perluasan permukiman Yahudi. Tentara Israel dan demonstran Palestina bentrok selama protes terhadap tembok pemisah yang mendominasi beberapa daerah Tepi Barat Sungai Jordan, kata satu sumber kelompok antiperang di Ramallah. Ditambahkannya, beberapa pemrotes cedera oleh peluru tentara Israel.

Sumber itu dan beberapa saksi mata mengatakan unjuk rasa dilancarkan di Desa Deir Nizam, Bel'ien dan Ne'lien di dekat Ramallah, dengan diikuti oleh 400 pemrotes, termasuk berapa pegiat perdamaian Israel. Beberapa saksi mata mengatakan Angkatan Bersenjata Israel membubarkan demonstrasi tersebut dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet. Petugas medis mengatakan sedikitnya enam pemrotes menderita luka ringan akibat terkena peluru logam yang berlapis karet.

Jumat pagi, beberapa sumber Palestina di Tepi Barat mengatakan tiga orang Palestina cedera selama bentrokan dengan pemukim Yahudi di Desa Jet, dekat kota Qalqilia di bagian utara Tepi Barat.

Sementara itu, ratusan orang Palestina turun ke jalan di Kota Gaza guna memprotes keputusan pemerintah Israel baru-baru ini untuk memperluas permukiman Yahudi di Jerusalem Timur. Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) dan Jihad Islam serta kelompok lain Palestina bergabung dalam demonstrasi tersebut. Rakyat meneriakkan slogan yang menentang Israel dan menyerukan dilancarkannya serangan terhadap Israel dan Amerika Serikat.

Beberapa demonstran membakar bendera Israel dan Amerika Serikat selama unjuk rasa itu. Mereka berkumpul di lapangan Prajurit Tak Dikenal di pusat Kota Gaza. Pemimpin senior HAMAS, Khalil al-Hayya mengatakan kepada kerumunan orang bahwa HAMAS menolak pembicaraan langsung dan tak langsung sementara Israel melakukan penjajahan.

Liga Arab dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pekan ini menyetujui rencana AS mengenai peluncuran pembicaraan tak langsung empat bulan antara Israel dan Palestina guna membahas perbatasan negara masa depan Palestina sebelum mereka memasuki pembicaraan langsung.

Namun, ketegangan antara Israel dengan Palestina berkecamuk setelah pemerintah Israel, Selasa, memutuskan untuk membangun 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.Keputusan tersebut membuat marah banyak orang Palestina dan Arab dan mengancam upaya untuk meluncurkan pembicaraan antara Palestina dan Israel.

Keputusan Israel itu telah mengundang banyak pengutukan termasuk dari Amerika Serikat, yang selama ini selalu membela Israel.

Sumber : Republika

DOHA - Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kamis mengecam keputusan pemerintah Israel untuk membangun rumah-rumah baru bagi warga Yahudi di Jerusalem timur.

Presiden Senegal Abdoulaye Wade, yang kini menjadi ketua organisasi negara-negara Muslim internasional itu , mengatakan tindakan itu adalah satu rintangan bagi perdamaian di Timur Tengah, sebagaimana dikutip dari AFP.

Wade menyatakan sangat cemas setelah keputusan pemerintah Israel untuk mengizinkan pembangunan rumah-rumah baru di Jerusalem timur," kata sebuah pernyataan dari kantornya.

Israel, Selasa mengatakan pihaknya akan membangun1.600 rumah baru di Jerusalem timur yang berpenduduk mayoritas etnik Arab , dan pengumuman itu bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke kota suci yang disengketakan itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka meminta maaf kepada wakil presiden AS itu, Kamis dalam usaha meredakan pertikaian menyangkut permukiman-permukiman Yahudi , yang memicu Palestina memboikot perundingan-perundingan perdamaian tidak langsung.

Sumber : Antara News

JAKARTA - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah pihak untuk mencabut UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Alasannya, UU tersebut dinilai sesuai dan tak bertentangan dengan UUD 1945. FKUB beranggotakan organisasi lintas agama.

Sikap ini didasarkan keputusan rapat FKUB DKI Jakarta pada 9 Maret lalu. "FKUB DKI Jakarta memohon kepada MK agar permohonan pengujian materi ditolak," kata Ketua FKUB DKI Jakarta, Ahmad Syafii Mufid, dalam sidang uji materi di Gedung MK, Jumat, (12/3).

Menurut Mufid, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat berlatar belakang beragam. Mereka memiliki hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah yang diyakini. "UU No 1/PNPS/1965 untuk membatasi kebebasan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Meski demikian, Mufid menyebutkan, bila memang MK mengabulkan permohonan pencabutan UU PPA, FKUB DKI Jakarta meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU. Aturan tersebut berisi aturan lebih rinci untuk mencegah masyarakat agar tak salah paham yang berujung pada tindakan anarkis.

Bila MK menolak permohonan pencabutan, FKUB meminta pemerintah bersikap tegas atas pihak yang menyalahgunakan UU PPA untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, kerukunan umat beragama di Indonesia bisa terjaga.

Pernyataan sikap FKUB DKI Jakarta yang dibaca dalam sidang uji materi ditandatangi oleh perwakilan sejumlah organisasi keagamaan. Di antaranya adalah beberapa pimpinan ormas Islam, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Sumber : Situs Depag RI

SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim tidak hanya menolak uji materi UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama (PPA) dengan mengirimkan pernyataan penolakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MUI Jatim juga mendesak kepada pemerintah untuk memperkuat undang-undang tersebut, sebab selama ini yang selalu menjadi korban penodaan adalah agama Islam, bukan agama lain.

''MUI seluruh Jatim justru meminta agar undang-undang penodaan agama diperkuat sebab di Jatim 96,76 persen masyarakatnya pemeluk Islam, meski kadarnya bermacam-macam,'' kata Ketua MUI Jatim, KH Abdushomad Buchori, di Surabaya, Jumat (12/3)

Memperkuatnya, kata Abdushomad, dengan menambah pasal-pasal untuk menyempitkan terhadap pihak-pihak yang selalu ingin menodai ajaran Islam. Alasanya, di Jatim saja sudah tidak terhitung berapa banyak kalangan pembenci Islam melakukan penistaan dengan sengaja melecehkan ajaran Islam.

''Masih banyak pasal-pasal yang perlu diperkuat, karena ini adalah instrumen pakem, yakni pihak kejaksaan dan kepolisian untuk menindak pelaku. Dan MUI siap memberikan masukan untuk memperkuat undang-undang penodaan agama ini. Jangan malah mencabut. Wong ada undang-undangnya saja penodaan dan pelecehan agama marak kok,'' kritiknya.

MUI menolak statement sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa undang-undang penodaan agama itu dibuat kareana saat itu dalam kondisi darurat. Hal itu dinilai salah dan hanya pernyataan sepihak dan minoritas. Sebab saat undang-undang ini dilahirkan, sudah banyak pihak-pihak yang dengan sengaja melecehkan agama Islam.

''Dulu kan sudah banyak terjadi, misalnya orang-orang komunis masuk masjid menggunakan sepatu, mengaku menjadi nabi dan semacamnya. Tahun 65 itu kan sudah stabil, jadi tidak darurat lahirnya undang-undang ini,'' jelasnya.

Sumber : Republika

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengungkapkan bahwa nota kesepahaman (MoU) pembangunan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, rencananya akan segera ditandatangani pada Maret 2010.

Pernyataan Mensesneg itu disampaikan kepada delegasi organisasi relawan kegawatdaruratan kesehatan "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia yang dipimpin Ketua Presidium MER-C dr Sarbini Abdul Murad, saat audiensi dengan Sudi Silalahi di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

"Mensesneg juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menurut beliau memang sangat dibutuhkan di sana," katanya kepada ANTARA seusai pertemuan itu.

Ia mengatakan, Mensesneg menyatakan bahwa penandatanganan MoU itu akan dilaksanakan pada Maret karena draf MoU pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah rampung sejak Februari 2010.

Mengenai anggaran untuk pembangunan RS, menurut Mensesneg, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah setuju dengan alokasi anggaran Rp20 miliar, sementara MER-C mengalokasikan Rp13 miliar yang seluruh dananya berasal dari donasi masyarakat Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad juga menyatakan bahwa semua gambar dan disain rinci Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang akan berfokus pada trauma center dan rehabilitasi sudah selesai.

Gambar disain RS tersebut, kemudian diserahkan langsung kepada Mensesneg.

Pembangunan RS Indonesia di Gaza, Palestina yang digagas antara rakyat dan pemerintah Indonesia, bermula dari misi kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang saat itu dipimpin Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Kementerian Kesehatan dr Rustam S Pakaya, MPH dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Aidil Chandra Salim.

Sumber : Antara News

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon kembali menyatakan kekecewaan mendalam terhadap rencana perluasan permukiman oleh Israel di Yerusalem Timur.

"Sekretaris Jenderal PBB sangat frustrasi seperti yang juga dirasakan oleh para pemimpin Palestina dan anggota Liga Arab terhadap pernyataan Israel soal pembangunan unit-unit permukiman baru di Yerusalem Timur," kata Juru Bicara Sekjen PBB, Martin Nesirky, ketika menjawab pertanyaan wartawan di Markas Besar PBB, New York, Kamis.

Sebelumnya, Sekjen Ban Ki-moon dan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, telah menyatakan mengutuk pengumuman Israel.

Kementerian Dalam Negeri Israel awal pekan ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetujui rencana pembangunan 1.600 rumah baru di Yerusalem Timur.

"Pembangunan permukiman itu melanggar hukum internasional dan bertolak belakang dengan kewajiban Israel menyangkut Peta Jalan, serta mengganggu proses perdamaian," kata Ban.

Atas tindakan Israel itu, kata Nesirsky, PBB telah menyampaikan protes terhadap Pemerintah Israel.

"Kita (PBB, red) juga melakukan kontak dengan pimpinan Palestina dan menyarankan mereka untuk terus berupaya menjalankan negosiasi-negosiasi tidak langsung," kata Nesirky.

Peta Jalan yang disahkan oleh kelompok Kuartet --yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Rusia, menyerukan terbentuknya dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara aman dan damai.

Sekjen Ban Ki-moon pada pekan depan dijadwalkan akan menghadiri pertemuan kelompok Kuarten di Moskow, Rusia.

Kehadirannya di pertemuan itu akan dilanjutkan dengan lawatan ke Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Sumber : Antara News

JAKARTA – Saksi ahli Mahkamah Konstitusi dan Budayawan, Emha Ainun Najib, mengusulkan agar dua pihak yang berperkara atas pro kontra UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama (PPA) untuk mengadakan dialog sebelum melanjutkan sidang uji materi. Ia khawatir, apa pun putusan yang diambil Majelis Hakim MK tidak menjadi solusi terbaik, malah menimbulkan masalah baru.

''Penyelesain masalah ini tidak bisa secara konstitusional saja, tanpa adanya dialog dalam ranah kebudayaan,'' cetusnya dalam sidang uji materi di Gedung MK, Jakarta, Jumat, (12/3).

Menurut Emha, pencabutan UU No 1/PNPS/1965 tidak bisa menjadi solusi penyelesaian masalah hak kebebasan beragama. Pencabutan malah diduga akan menimbulkan konflik dan kebencian antarumat beragama. Namun, tidak dicabutnya UU PPA juga berpotensi menimbulkan kecemasan antarumat beragama terkait tudingan penodaan agama oleh satu pihak atas praktik ibadah pihak lain.

''Berbahaya sekali karena akan menciptakan konflik baru dan kebencian. Kalau tidak dicabut akan menciptakan kecemasan terus menerus , jelasnya.

Karena itu, Emha berpendapat, sebaiknya perwakilan dari berbagai umat beragama bertemu sebelum membahas perlu tidaknya pencabutan UU PPA. Hal itu agar seluruh pihak mau membuat kesepakatan untuk tidak saling berbuat anarkis sehingga hasil putusan apa pun dari MK bisa diterima dengan hati lapang. ''Saya tidak bisa merekomendasikan dicabut atau tidak dicabut, sebelum kita membuat MoU untuk tidak saling mengancam,'' tegasnya.

Sumber : Republika

GAZA CITY - Pesawat Israel menyerang dua sasaran di Jalur Gaza selatan Jumat pagi, melukai beberapa orang, kata militer dan sejumlah saksi mata.

Dalam serangan pertama, mereka meledakkan bengkel kerja logam di kota Khan Hunis, dan dalam serangan kedua, ditargetkan pada terowongan penyelundupan di kota perbatasan Rafah, kata militer, sebagaimana dikutip dari AFP.

Sejumlah saksi mata mengatakan beberapa orang terluka, tapi kondisi mereka belum jelas.

Militer menyatakan serangan itu sebagai pembalasan atas serangan roket Kamis yang menghantam bengkel kerja kosong di kibbutz, Israel selatan, yang tidak menimbulkan korban.

"Kami tidak akan mentoleransi tembakan roket dan kami akan terus membalas dengan keras upaya untuk mengganggu ketenangan di Israel selatan," ujar seorang juru bicara militer pada AFP.

Roket itu, yang pertama ditembakkan melintasi perbatasan dalam sebulan, menghantam ketika Wakil Presiden AS Joe Biden merampungkan kunjungan ke wilayah tersebut.

Menurut data pemerintah Israel, Palestina telah menembakkan seluruhnya 146 roket dan 71 tembakan mortir ke Israel sejak serangan militer Israel di Jalur Gaza berakhir pada Januari tahun lalu.

Sumber : Antara News

AMMAN - Raja Abdullah II dari Jordania, Kamis, mengatakan berlanjutnya tindakan provokatif Israel membahayakan kesempatan untuk mewujudkan perdamaian dan mengancam meletusnya kembali babak baru kerusuhan di wilayah tersebut, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Penting bahwa Israel segera menghentikan tindakan sepihaknya yang mengancam peluang perdamaian, terutama pembangunan permukiman dan tindakan yang berusaha mengubah identitas Jerusalem, kata Raja Abdullah II selama pembicaraan dengan Wakil Presiden AS Joe Biden, yang sedang berkunjung, sebagaimana dikutip dari Xinhua-OANA.

Pada pertemuan tersebut, Raja Jordania itu menyampaikan kembali pengutukan Israel untuk membangun rumah baru di permukiman di Jerusalem Timur, dan menekankan peran penting Amerika Serikat dalam mewujudkan perdamaian Timur Tengah.

Pemimpin Jordania mengatakan menyia-nyiakan kesempatan yang ada di dalam genggaman untuk mewujudkan perdamaian akan membuat wilayah itu melewati lingkaran baru konflik dan kerusuhan.

Pembicaraan antara kedua pihak juga mencakup cara mengatasi penghalang untuk memulai kembali pembicaraan perdamaian yang macet dengan Palestina.

Mereka juga mengakaji kunjungan Biden ke wilayah Palestina dan Israel, tempat ia bertemu dengan para pemimpin Palestina dan Israel guna memajukan proses perdamaian.

Sumber : Antara News

JAKARTA - Pakar lingkungan Prof Emil Salim mendorong kalangan ulama untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan yang kini semakin memburuk.

Emil Salim mengemukakan itu saat menjadi pembicara dalam dalam Halaqoh Adaptasi Perubahan Iklim, Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Bencana dalam Perspektif Islam yang digelar Community Based Risk Disaster Risk Management (CBDRM) NU dan WWF Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup itu, ulama dengan jejaring sosial yang dimilikinya merupakan kekuatan yang signifikan untuk menggerakkan masyarakat dalam upaya penanggulangan dini atas terjadinya bencana alam.

"Ulama dapat menggerakkan masyarakat untuk menjaga sistem jejaring alam dan sosial untuk menjaga alam agar tidak terjadi bencana," katanya.

Sementara itu, Ketua PBNU Masdar F Masudi mengatakan, pesan-pesan terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebenarnya telah tercantum dalam Alqur'an.

"Tinggal bagaimana memformulasikannya dalam sebuah fikih lingkungan yang nantinya bisa menjadi panduan dalam mengelolanya," katanya.

Menurut Masdar, untuk memahami dan menghadapi persoalan dunia yang terus berkembang, dibutuhkan perspektif pemahaman keagamaan yang baru dalam menginterpretasikan ayat dan hadits yang sudah ada, terutama untuk persoalan yang tidak bersifat baku.

Untuk keperluan itu, lanjutnya, diperlukan pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, ekonomi, dan lingkungan.

Sumber : Situs Depag RI