MISSISIPI - Mimpi Chris Harth, direktur studi global di St Andrew's Episcopal School, menjadi kenyataan. Talah lama ia mengidamkan sebuah forum yang bisa menjembatani pelajar di Missisipi dengan sejarah Islam. Gayung bersambut saat sebuah museum mengajaknya bekerja sama mengajarkan kebudayaan Islam bagi anak didik di kota itu. "kami merancang program bersama," ujarnya.

Proyek pertama, mereka akan mengupas tentang sejarah Islam di Afrika. Ajang berlabel "Timbuktu The Legacy" ini akan disajikan dalam bentuk lokakarya pelatihan bagi guru sejarah, pameran, dan kuliah umum bagi siswa sekolah menengah di kota itu. Beruntung, Museum Internasional Kebudayaan Islam mendukung upaya ini dan bersedia meminjamkan beberapa koleksi, termasuk 45 naskah kuno tentang sejarah Islam di Mali.

Kurator pameran mengatakan, Timbuktu yang diperintah kesultanan Islam membawa Afrika maju di zamannya. "Teknologi berkembang di wilayah itu dan budaya melek huruf sangat berkembang di sana pada abad ke-14. Stereotip Afrika sebagai bangsa primitif terbantahkan di Timbuktu," ujar Okolo Rashid, direktur eksekutif museum.

Menurut Rashid, mempelajari Timbuktu tak hanya mempelajari kiprah Islam di Afrika, tapi juga sumbangan Afrika bagi dunia setelah Islam masuk. "Menurut kami, penemuan kembali naskah-naskah ini memberikan informasi yang cukup untuk menulis ulang sejarah Afrika," katanya. "Ini penting bagi masyarakat global untuk mengetahui sejarah ini dan untuk menghargai kontribusi Islam, Afrika, dan Afrika-Amerika bagi budaya dari komunitas global."

Menurut Rashid, pihak museum sudah merancang lima program percontohan pendidikan sejarah. Semua program itu didukung oleh Nissan Foundation, yang telah berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar 20 ribu dolar AS selama dua tahun.

Rashid menyatakan, Islam bukan hanya tentang agama. "Ini mencakup sejarah dan budaya masyarakat. Sesuai dengan multikulturalisme yang telah diperkenalkan Departemen Pendidikan Missisipi, kita sedang mendekati dari perspektif tersebut. Ini dapat digunakan dalam pelajaran sejarah, studi sosial, dan kelas seni," ujarnya.

Belakangan, suporter acara ini bertambah. Setelah Nissan Foundation, mitra lain termasuk Jackson State University, Mississippi Valley State University, Millsaps College, Tougaloo College, St Andrew's Episcopal School, Jim Hill High School, Sekolah Umum Kanton , dan Children's Defense Fund menawarkan kerja sama serupa.

Sumber : Republika

DAMASCUS - Gerakan perlawanan Islam Hamas menganggap keputusan pemerintah Zionis yang akan membangun 1600 unit permukiman baru di Tepi Barat sebagai buah dari keputusan komisi pemantau Arab yang menyetujui perundingan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (9/3) yang dilansir infopalestina, Hamas menyebutkan, munculnya keputusan pemerintah Zionis untuk membangun 112 unit permukiman baru di Betar Eliat, Tepi Barat sebagai respon dari keputusan komite ekskutif PLO yang menyetujui perunidngan tidak langsung dengan Israel. Keputusan ini jelas sebagai perlindungan terhadap kejahatan Zionis dan yahudisasinya di Al-Quds.

Hamas menambahkan, keputusan untuk memulai kembali perundingan merupakN representative dari keinginan Amerika dan Zionis dengan mengorbankan rakyat Palestina. Keputusan inipun muncul bersamaan dengan kunjungan delegasi Amerika John Biden ke Palestina. Bukti tak terbantahkan atas keberpihakan Amerika terhadap Israel serta dukungan mutlak negeri Paman Sam terhadap perluasan permukiman dan yahudisasi.

Dalam pada itu, Hamas meminta presiden dominsioner, Mahmud Abbas dan kelompok Oslo untuk menghentikan perundingan sia-sia mereka dan berkata dengan lantang atas kegagalan perundingan tersebut. Disamping kembali pada pilihan rakyat serta persatuan nasional dalam menghadapi semua kebijakan Zionis.

Sumber : Info Palestina

PANGKALPINANG - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menemukan `Rhodamin B` pada terasi di sejumlah pasar tradisional di daerah itu.

Kasie Pemeriksaan, Penyelidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Babel, Iswandi S. Farm, Apt, di Pangkalpinang, Selasa, mengatakan, produk penyedap masakan terasi itu diamankan karena mengandung zat `Rhodamin B` yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Produk terasi udang dan ikan itu dinyatakan berbahaya dan mengandung zat Rhodamin B, setelah dilakukan pemeriksaan sampel di labortorium.

Sampel terasi itu diambil dari sejumlah pasar tradisional Pangkalpinang, Sungailiat Kabupaten Bangka, Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dan pasar tradisional Tanjungpandan Kabupaten Belitung."Berdasarkan informasi yang kami dapat dan pengakuan para pedagang terasi, terasi itu merupakan produk pengusaha terasi daerah masing-masing," ujarnya.

Ia menjelaskan, Rhodamin B merupakan zat pewarna yang dipakai untuk industri cat, tekstil, dan kertas. Rodamin B merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam bentuk larutan bewarna merah terang berpendar (berfluorescensi) .

"Zat Rodamin B ini seringkali disalahgunakan untuk pewarna pangan dan kosmetik. Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dan bisa menyebabkan kanker serta kerusakan pada hati," ujarnya.

Sumber : Antara News

BELFAST - Tujuh orang ditangkap di Republik Irlandia karena dituduh hendak membunuh kartunis Swedia yang menghina Nabi Muhammad. Kepolisian Irlandia mengatakan ketujuh orang tersebut terdiri dari empat pria dan tiga wanita.

Nama-nama para tersangka tidak diumumkan namun disebutkan mereka berusia antara 20 hingga 40 tahunan. Menurut polisi, mereka ditangkap setelah penyelidikan atas komplotan untuk membunuh seseorang di luar wilayah Irlandia. Penyelidikan itu merupakan kerja sama dengan polisi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.

Radio RTE Irlandia melaporkan lima di antara mereka ditahan di Waterford dan dua lagi di Cork. Walau belum ada pengukuhan, ketujuh orang yang ditangkap itu disebut berasal dari Maroko dan Yaman yang berdiam di Republik Irlandia secara sah.

Seorang kartunis Swedia, Lars Vilks menggambarkan Nabi Muhammad di atas tubuh seekor anjing di surat kabar Nerikes Allehanda. Tahun 2007 satu kelompok menawarkan memberi imbalan sebesar 100 ribu dolar AS untuk membunuh Vilks dan bonus seebsar 50 persen jika dia disembelih seperti domba di lehernya.

Selain itu ada juga tawaran sebesar 50 dolar AS untuk membunuh Ulf Johansson, pemimpin redaksi Nerikes Allehanda. Vilks pada Januari lalu sudah menerima dua ancaman pembunuhan lewat telepon dan sejak itu berada di bawah pengawalan polisi. "Saya tidak gemetar ketakutan," katanya seperti dikutip kantor berita Swedia, TT, setelah mendengar penangkapan tujuh orang tersebut.

Kontroversi tentang kartun Vilks ini muncul setelah karyanya untuk sebuah proyek seni diterbitkan surat kabar Nerikes Allehanda. Sejumlah negara Islam memprotes pemuatan gambar Nabi Muhammad dengan tubuh anjing itu.

Sumber : Republika

RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen Liga Arab Amr Mussa, Selasa, membahas langkah aksi bagi rencana Israel membangun 1.600 rumah baru warga Yahudi di atas tanah warga Arab di Jerusalem Timur.

Pernyataan kantor kepresidenan Palestina menyebutkan, Mahmoud Abbas dan Amr Mussa membahas perihal kebijakan penting untuk merespons keputusan Israel tersebut.

"Keputusan ini dibuat setelah adanya pengumuman tentang pembangunan 112 unit rumah di pemukiman Beitar Illit, Tepi Barat yang diduduki Israel," sebut pernyataan kepresidenan Palestina itu.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan, provokasi Tel Aviv itu akan menghalangi perundingan perdamaian tak langsung yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

"Ini keputusan berbahaya dan akan merintangi perundingan-perundingan (perdamaian Palestina-Israel)," katanya.

Ia mengatakan, upaya AS membawa Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan gagal sebelum proses perundingan itu dimulai akibat provokasi Israel di Jerusalem Timur itu.

Pemerintah Zionis Israel mengumumkan pembangunan ribuan rumah baru warga Yahudi itu ketika Wakil Presiden AS Joe Biden berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

Kunjungan Joe Biden itu merupakan bagian dari upaya Gedung Putih mendorong Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan perdamaian.

Rencana pembangunan perumahan baru Israel itu menuai kecaman keras Wapres Joe Biden.

"Saya mengutuk keputusan Pemerintah Israel melanjutkan rencana pembangunan rumah-rumah baru di Jerusalem Timur itu," katanya.

Langkah Israel itu, menurut dia, kontra-produktif terhadap upaya pembangunan rasa saling percaya yang kini justru sangat diperlukan.

Sumber : Antara News / AFP

JERUSALEM - Israel Selasa menyetujui pembangunan 1.600 rumah pemukim baru di Jerusalem timur, dan mengumumkan langkah itu ketika Wakil Presiden AS Joe Biden menemui para pejabat penting Israel untuk mendorong upaya perdamaian baru.

Tindakan kontroversial itu tentu akan membuat marah Palestina yang menganggap permukiman sebagai rintangan besar dalam upaya untuk mencapai perjanjian perdamaian, dan yang menginginkan Jerusalem timur yang diduduki Israel sebagai ibukota negara mereka yang dijanjikan.

Biden juga menjanjikan "komitmen mutlak, total dan sebenar-benarnya bagi keamanan Israel".

"Kemajuan terjadi di Timur Tengah ketika setiap orang tahu dengan sederhana tidak ada ruang antara AS dan Israel. Tidak ada ruang antara AS dan Israel ketika itu mengenai keamanan Israel," katanya setelah pembicaraan dengan PM Benjamin Netanyahu di Jerusalem.

Biden juga menekankan keputusan Washington untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, dan minta agar Teheran berhenti mendukung "kelompok teroris" yang ia katakan mengancam Israel dan kepentingan AS.

Biden, pejabat berpangkat paling tinggi AS yang mengunjungi Israel dan Tepi Barat sejak Presiden Barack Obama berkuasa satu tahun lalu, memuji keputusan untuk mengadakan pembicaraan baru Timur Tengah, meskipuna ada keraguan yang mendalam mengenai prospeknya.

"Saya sangat senang bahwa anda dan pemimpin Palestina sepakat untuk melancarkan kembali pembicaraan tidak langsung, dan hal itu harus menuju pada akhirnya ke pembicaraan dan diskusi langsung antara kedua belah pihak," ia mengatakan pada Netanyahu.

"Presiden Obama dan saya percaya sekali bahwa jaminan jangka-panjang bagi keamanan Israel adalah perdamaian Timur Tengah yang komprehensif dengan Palestina, dengan Suriah, dengan Libanon dan pada akhirnya menghasilkan hubungan penuh dan normal dengan seluruh dunia Arab," tegas Biden.

Namun pengumuman 1.600 rumah baru di permukiman Ramat Shlomo itu pasti akan memancing kecaman keras dari Palestina, yang mengatakan mereka tidak akan berhubungan secara langsung dengan Israel hingga ada pembekuan total aktivitas permukiman.

Israel Senin memberi izin pembangunan 112 rumah baru di sebuah permukiman di Tepi Barat. November lalu Israel mengumumkan moratorium dalam pembangunan permukiman, yang tidak mencakup Jerusalem timur.

Biden juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Shimon Peres, yang memperingatkan terhadap harapan yang gegabah. "Bahkan di Holywood happy ending adalah pada akhir (film)," kata Peres pada awal pertemuan.

Biden Rabu menuju ke kota Ramallah di Tepi Barat untuk mengadakan pembicaraan dengan presiden Palestina Mahmud Abbas dan perdana menteri Salam Fayyad, dan ia juga merencanakan untuk menemui bekas PM Inggris Tony Blair, utusan khusus kuartet Timur Tengah yang mencakup AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

Washington telah mendesak selama berbulan-bulan agar kedua belah pihak memulai lagi pembicaraan, tapi pembicaraan langsung ditangguhkan sejak Israel melancarkan serangan 22 hari yang menghancurkan terhadap Jalur Gaza Desember 2008.

Utusan AS George Mitchell juga telah berada di kawasan itu untuk meratakan jalan bagi pembicaraan langsung, dan merencanakan untuk kembali pekan depan. Biden akan melakukan perjalanan ke Jordania Kamis untuk pembicaraan dengan Raja Abdullah II.

Sumber : Antara News / AFP

MALANG - Sekitar 150 kiai di Jawa Timur menuntut agar ijazah santri dari pondok pesantren (ponpes) diniyah/salafiyah diakui sebagaimana ijazah pendidikan formal. Tuntutan tersebut tercetus dalam halaqah para ulama dan pengasuh ponpes diniyah-salafiyah yang digelar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Selasa (9/3).

Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, para kiai ini membentuk tim lima. Di tim lima itu ada nama Rektor UIN Maliki Prof Dr Imam Suprayogo, pengasuh Ponpes Modern Gontor KH Sukri Zarkasih, KH Nur M Iskandar, KH Abudul Mujib (Ponpes Al Yasini Pasuruan), dan Luthfi Mustofa.

Pertemuan halaqah tersebut awalnya membahas persoalan-persoalan yang dihadapi ponpes salaf selama ini. ‘’Di antaranya masalah pengakuan ijazah alumni pndok. Baik itu terkait dengan keahlian alumni maupun ijazah alumni pondok,’’ jelas Ketua Panitia Halaqah, Yahyah.

Hal itu, kata Yahyah, lantaran banyak sekolah hingga perguruan tinggi tidak mau mengakui ijazah dari ponpes salaf tersebut. Apalagi, dunia kerja. Sehingga, banyak alumni pesantren yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Mereka juga tidak bisa melamar pekerjaan di dunia kerja formal. Bahkan, untuk sekadar menjadi ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga menjadi kepala desa (kades) alumni pesantren ini tidak bisa, karena ijazahnya tak diakui. Sementara, alumni pesantren itu banyak dibutuhkan menjadi pemimpin di daerah atau desa-desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, sekitar 150 kiai dari Ponpes salaf berkumpul di kampus UIN Maliki Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55/2007 tentang Ponpes, juga menyebutkan soal Ponpes Muadhalah (pendidikan formal sebagaimana pendidikan nasional). Namun, dalam realitasnya pendidikan alumni dari ponpes belum diakui. Padahal, sesuai PP tersebut, bahkan perundang-undangan yang ada, ponpes masih memiliki peluang untuk diakui. ''Peluang itulah yang saat ini sedang diperjuangkan,'' jelas Yahya yang juga dosen UIN Maliki Malang ini.

Hal senada juga diungkapkan Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Imam Suprayogo. Menurut dia, upaya agar alumni pesantren itu diberi hak sama dengan lulusan pendidikan formal perlu diperjuangkan. Sehingga, alumni pesantren tersebut bisq melanjutkan pendidikannya dan juga bias diterima di dunia kerja.

Menurut Imam, hal tersebut sangat penting. Alasannya, berdasarkan fakta yang ada di UIN Maliki Malang, justru mahasiswa yang berprestasi itu kebanyakan dari produk-produk ponpes salaf.

Harapan Imam mendapat respon positif dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI, M Ali. Menurut dia, yang saat membuka acara halaqah ini didampingi Sekretaris Dirjen Pendis, Affandy Mochtar dan Direktur Pendidikan Ponpes, M Choirul Fuad, persoalan ini memeng perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Ali, Menteri Agama, Surya Dharma Ali, sebenarnya ingin mendengar langsung hambatan-hambatan yang dihadapi para kiai selama ini dalam mengembangkan ponpes. ‘’Persoalan pengakuan ini, nanti akan kami sampaikan ke Pak Menteri. Jika memang diperlukan, Pak menteri tidak akan keberatan mengeluarkan peraturan menteri,’’ jelasnya.

Sumber : Republika

JAKARTA - Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok, di Jakarta, Selasa (9/3), karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Dengan dikeluarkannya fatwa haram merokok ini, berarti fatwa tahun 2005 telah berakhir," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang membidangi Tarjih

Pada tahun 2005 Majelis Tarjih terlebih dahulu mengeluarkan fatwa yang berbunyi, merokok hukumnya mubah, yang berarti boleh dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Namun, fatwa itu kemudian direvisi karena dampak negatif merokok mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya oleh perokok.

"Muhammadiyah merasa perlu mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya tersebut," tutur Yunahar Ilyas.

Mengenai perihal dampak negatif yang akan dirasakan para buruh tembakau, Yunahar berpendapat bahwa hal itu bisa diatasi. Pengeluaran fatwa haram merokok tidak serta merta membuat buruh tembakau kehilangan mata pencaharian mereka. "Para buruh tembakau bisa diajarkan untuk beralih menanam tanaman lain yang lebih bermanfaat," lanjut Yunahar.

Menurutnya, dengan adanya industri rokok yang besar-besaran, petani tembakau bukanlah pihak yang diuntungkan. Harga jual tembakau di level petani tembakau tidaklah tinggi. Pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah para tengkulak. Petani tembakau tetap miskin, ujarnya.

Yunahar menambahkan, pihak Muhammadiyah akan menindaklanjuti fatwa ini dengan memulai dari dalam diri organisasi dulu, baru kemudian mengajak pihak luar untuk merasakan dampak buruk merokok.

"Mengenai persoalan buruh industri rokok yang mungkin terkena imbas karena pengurangan produksi rokok, saya rasa itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan masalah tenaga kerja," kata Yunahar.

Melengkapi keterangan Yunahar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Kesehatan Sudibyo Markus mengatakan, selanjutnya fatwa ini akan dibawa ke dalam sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah dan akan disebarkan ke seluruh lembaga Muhammadiyah, termasuk rumah sakit dan sekolah.

Sumber : Republika

STRASBOURG - Pelarangan terhadap cadar atau penutup wajah yang kian marak di daratan Eropa ternyata menuai kritik dan tentangan tak hanya dari pihak Muslim, tapi juga kubu Eropa sendiri. Kepala Komisi Hak Asasi Manusia di Dewan Uni Eropa, Thomas Hammarberg, mengingatkan dan mendesak politisi Eropa untuk lebih mengedepankan pemahaman terhadap budaya berbeda.

"Pelarangan secara umum terhadap kode pakaian tertentu akan menyerang hak privasi seseorang," ujar Thomas, dalam sebuah pernyataan yang dirilis 8 Maret lalu.

Akhir Januari lalu, kontroversi cadar kian menguat ketika sebuah panel di parlemen Perancis merekomendasikan pelarangan sebagian atas penggunaan cadar di institusi publik dan pemerintah. Debat terhadap topik serupa juga memanas di Italia, Denmark, Belanda dan Jerman.

Thomas menyatakan pelarangan bakal melanggar Konvensi HAM Eropa, yang intinya mengijinkan pembatasan hak asasi hanya untuk alasan kesehatan publik, keamanan dan moral. "Mereka yang berargumen untuk meloloskan pelarangan total penggunaan burka dan cadar tidak mampu menunjukkan bahwa pakaian tersebut, dalam cara tertentu akan berbahaya secara demokrasi, keamanan publik, ketertiban atau moral," tegas Thomas.

"Faktanya, sedikit sekali wanita yang menggunakan pakaian seperti itu menuju ke arah yang mengkhawatirkan, bahkan kurang meyakinkan keberadaannya."

Kepala Komisi HAM UE juga menegaskan pelarangan justru lebih kontraproduktif ketimbang menolong mencerahkan wanita Muslim. "Pelarangan terhadap burka dan cadar tidak akan membebaskan wanita yang tertindas, alih-alih malah membuat mereka kian terasing dari masyarakat Eropa," kecam Thomas mengingatkan.

[Thomas Hammarberg] "Rencana untuk melarang keberadaan wanita dengan burka dan cadar di institusi umum seperti rumah sakit dan kantor pemerintah, hanya akan membuat para wanita tersebut menghindari tempat-tempat itu sepenuhnya," imbuh Thomas.

Ia juga menunjukkan, berdasar wawancara media, bahwa mayoritas wanita bercadar dan berburka telah mengambil keputusan berdasar niat mereka. Selain itu, mereka cenderung tidak akan menghiraukan dan tidak menyambut larangan.

"Tentu, bisa jadi dalam beberapa kasus mereka di bawah tekanan, namun tidak ada tanda-tanda pula bahwa larangan itu akan diterima pula oleh wanita tersebut."

Cadar di kalangan Muslim pun masih diperdebatkan. Sebagian ulama menyatakan, hanya jilbab yang diwajibkan bagi wanita Muslim. Namun cadar dan burka tidak diwajibkan dalam aturan berpakaian Islami, melainkan pilihan bagi kaum wanita.

Thomas juga memperingatkan, membawa isu terkait Islam dan Muslim kedalam debat publik di banyak negara Eropa justru memperbesar risiko diperparah para ekstrimis. "Beberapa argumen dibalik pelarangan, jelas-jelas bernada Islamofobia dan itu tentu saja tidak konstrukstif dalam proses dialog antaragama.

Thomas juga menyarankan, alih-alih memaksakan kode berpakaian kepada warganya, negara-negara Eropa akan lebih baik bila membuat debat pemahaman perbedaan budaya. "Setiap upaya seharusnya lebih mengarah pada memperluas wacana meliputi hal-hal esensial, termasuk bagaimana mempromosikan pemahaman terhadap perbedaan agama, budaya dan adat-istiadat."

Dewan Uni Eropa didirikan pada 1949, memang bertujuan untuk melindungi hak asasi dan demokrasi di benua tersebut. Badan itu kini memiliki 47 anggota yang telah menandatangani Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber : Republika

JERUSALEM - Israel mengatakan Senin bahwa negara itu telah mengizinkan kunjungan ke Jalur Gaza oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan kepala urusan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton melalui wilayahnya.

Kementerian luar negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel "telah memutuskan untuk memudahkan masuknya mereka ke Jalur Gaza guna memungkinkan mereka mendapatkan kesan dari dekat mengenai aktivitas kemanusisan yang terjadi di wilayah itu".

Izin itu tiba "sebagai jawaban atas permintaan khusus" oleh Ban dan Ashton, kata pernyataan tersebut, tanpa menyebutkan secara khusus kapan kunjungan Ban dan Ashton itu akan terjadi.

Ban sementara itu mengatakan di New York bahwa ia akan menghadiri pertemuan puncak Liga Arab di Libia akhir bulan ini untuk mendorong maju proses perdamaian Timur Tengah setelah lawatan yang direncanakan ke kawasan tersebut.

Sekjen PBB juga mengkonfirmasi kehadirannya pada pertemuan tingkat menteri kuartet diplomatik Timur Tengah di Moskow pada 19 Maret untuk mendorong dimulainya lagi dengan cepat pembicaraan damai langsung antara Israel dan Palestina.

Sekjen mengatakan ia juga merencanakan untuk mengunjungi beberapa negara yang tak disebutkan namanya di kawasan tersebut. "Hal itu akan diumumkan segera. Saya sedang dalam proses untuk membicarakan masalah ini."

Israel dan Palestina telah sepakat untuk memberi pembicaraan yang diperantarai AS itu kesempatan lagi.

Mereka telah memulai pembicaraan tidak langsung mereka Senin sejak Israel melancarkan serangan militer yang menghancurkan di Jalur Gaza pada Desember 2008 sebagai pembalasan atas tembakan roket oleh gerilyawan garis keras Palestina.

Kuartet itu, yang mengumpulkan Uni Eropa, AS, Rusia dan PBB, mendukung peta jalan bagi perdamaian Timur Tengah yang meminta negara Palestina yang layak yang hidup secara damai berdampingan dengan Israel yang aman.

Tapi tak ada kemajuan nyata yang telah dibuat untuk memecahkan masalah inti status Jerusalem serta masalah perbatasan negara dan pengungsi Palestina pada masa depan.

Sumber : Antara News / AFP